Aurorastevani’s Blog

Kita tahu bahwa definisi umum Ekonomi Politik Internasional adalah merupakan disiplin ilmu yang berkonsentrasi pada ilmu social dan didalamnya terdapat analisis tentang hubungan internasional sekaligus ekonomi politik. Pengetahuan tentang Ekonomi Politik Internasional ini mencakup kekuatan-kekuatan dan actor-aktor politik seperti Negara, institusi-institusi sampai manusia sebagai individual actor. Dan tidak dipungkiri perdagangan internasional juga merupakan salah satu perhatian dan isu terdepan, contohnya seperti pasar global dan keuangan internasional. Studi ekonomi Politik Internasional ini banyak dipengaruhi oleh beberapa pendekatan tradisional. Tentunya isu perdangan internasional dan pasar bebas tak luput dari perhatian studi Ekonomi Politik Internasional, dan juga dunia teknologi yang semakin pesat membuat jalan tersendiri dalam dunia ekonomi politik Internasional. Dalam perkembangannya, dulu dikenal ada kelas proletariat dan Kapitalis dimana dulu perdagangan budak atau pekerja menentukan perekonomian namun seiring dengan perkembangan teknologi maka banyak Negara yang mendalami sector industry. Namun tak semua Negara berpindah haluan pada sector industry bukan?

Imperialisme menjadi ajang bagi Negara-negara maju yang mampu mengembangkan sector industry dan teknologi menancapkan genggamannya pada Negara-negara berkembang. Sampai kemudian pasar bebas pun tak terelakan. Seorang penstudi ilmu Ekonomi Politik Internasional, Helen Milner yang juga aktivis dlam dunia polik dan ekonomi global. Cara pandang beliau yang cenderung Liberal, membuat bagaimana tokoh politik kelahiran 1958 ini sangat mendukung imperialism dan juga pasr bebas. Dimana tak luput dari pengaruh demokratisasi yang juga mendominasi aktivitas perekonomian dunia saat ini. Seperti yang tercantum dalam buku Helen yang berjudul Democratization and Economic Globalization bahwa financial openness sangatlah identik dengan demokrasi. Dan ditegaskan pula bahwa demokrasi dapat menunjang sebuah arus ekonomi global, namun arus ekonomi global itu sendiri sebenarnya tidak mencerminkan demokrasi. Ada pula disebutkan bahwa setelah dilakukan tes, secara empiris yang ekstensif, demokrasi ternyata dapat mempengaruhi financial openness. Ini dapat kita lihat dinegara-negara demokrasi yang sudah maju mengaitkan system ekonomi liberalism dimana hak kepemilikan pribadi lebih dijunjung tinggi dan dengan system politik yang terbuka atau demokratis ini maka akan menjadi sebuah lahan empuk bagi masuknya pasar bebas. Maka dari itu peran system demokrasi sering kali tak lepas dari sestem ekonomi liberalis yang berpengaruh pada perdagangan pastinya. Dan contoh nyata yang bisa kita ambil adalah Negara Korea yang dengan sukses menerapkan system politik demokrasi sekaligus mengadopsi system ekonomi Liberal ala Amerika. Maka dapat terlihat dengan cepat bagaimana investasi dan ruang pasar bebas begitu terlihat sekarang dan berhasil menyelamatkan nasib mereka dari keterpurukan. Dan dapat pula dilihat bagaimana bagi Helen yang lebih condong ke Liberalis, melihat bahwa adanya korelasi antara kepentingan ekonomi dan politik yang akhirnya memunculkan pasr bebas.

Bahkan para penstudi HI juga setuju bahwa kesejahteraan manusia dapat diwujudkan melalui perluasan kapitalisme global yang bebas di luar batas negara berdaulat, dan oleh penurunan signifikan batas-batas tersebut.[1] Dan kaum Liberal juga percaya bahwa pasar bebas yang diikuti dengan kepemilikan swasta seta kebebasan hak individu dapat meningkatkan kesejahteraan bagi suatu negara. Maka seperti yang dijelaskan oleh Helen, dimana demokrasi yang seolah sedang disebarluaskan oleh Amerika yang notabene sebagai negara adikuasa mampu melebarkan sayap imperialisme yang dipercaya mampu mnumbuhkan pertumbuhan ekonomi global. Dan tentunya itu pun tak lepas dari kepentingan politik yang ikut campur dalam proses tersebut. Pastinya ini berkaitan dengan apa yang Helen tegaskan dalam bukunya bahwa demokrasi mampu menunjang pertumbuhan ekonomi suatu negara.

Maka dapat disimpulkan bahwa Helen Milner yang lebih condong pada pandangan Liberal, lebih sering mengupas bagaimana demokrasi dapat berpengaruh pada arus ekonomi suatu negara dan juga globalisasi yang ditimbulkan. Dan ada banyak lagi perspektif dan pendekatan yang bisa menjadi acuan dalam mempelajari studi Ekonomi Politik Internasional ini selain liberalisme tentunya.


[1] Robert Jackson and Georg Sorensen, Introduction to International Relationship (New York: Oxford University Press Inc., 1999)

Eropa adalah sebuah benua yang terkenal dengan beragam budaya dan tempat-tempat eksotisnya. Begitu banyak yang bisa kita kunjungi disana, dari mulai tempat wisata sampai keindahan fenomena alam yang menakjubkan. Menurut saya, Eropa itu tak hanya tempat indah yang menyimpan banyak cerita dan juga kenangan, tapi juga sejarah yang sangat menarik untuk ditelusuri dan dipelajari. Sejarah yang begitu besar ini juga menarik para pelajar maupun penstudi tertarik untuk mempelajarinya. Dimulai dari sejarah kerajaan-kerajaan di Eropa, dimana peradaban Romawi yang terkenal itu berawal dari benua ini, lalu bagaimana sejarah kolonialisasi juga sangat identik dengan Eropa. Eropa bagi saya adalah benua yang berisi Negara-negara ambisius dengan semangat dan nasionalisme yang tinggi, disana banyak bangsa di suatu Negara di Eropa yang mengagungkan bangsanya sendiri seperti Jerman dan Negara yang sangat memelihara bahasanya sendiri seperti Perancis atau bangsa yang punya keunikan budaya dan seni seperti Italia. Bangsa Eropa memang terkenal dengan pandangan yang yang cenderung dinamis dan sangat memelihara warisan nenek moyang atau peninggalan budaya maupun seni di jaman-jaman kuno.

Dan ngomong-ngomong soal sejarah, banyak penstudi filsafat dan pemikir-pemikir kritis dari Eropa khususnya Yunani, tempat dimana peradaban yang melahirkan demokrasi dan budaya forum. Bahkan pemikir-pemikir ilmu alam dan peneliti juga banyak yang berasal dari tempat yang banyak menjadi sorotan dunia. Apalagi pemikiran-pemikiran pada abad pertengahan juga sangat mendominasi kehidupan masyarakat dunia.. Begitu banyak orang-orang jenius yang lahir dari tanah Eropa ini rupanya. Bisa saja pandangan saya ini berbeda dengan Eropa bagi masyarakat dunia, seperti beberapa pandangan masyarakat Asia misalnya yang menganggap bahwa wajah orang Eksotis dan warna kulit coklat yang begitu memukau dibeberapa daerah walaupun orang Eropa memang identik dengan masyarakat kulit putih. Biasanya bagi beberapa beberapa di Asia Pasifik, Orang Eropa atau bisa dibilang ras Kaukasia ini begitu dinilai seolah-olah lebih tinggi derajatnya dari pada orang Asia kebanyakan. Padahal sebenarnya kelebihan mereka cuma soal tinggi badan saja, kalau soal warna kulit itu relative. Lalu banyak juga yang berpendapat juga bahwa Eropa adalah surga dunia, bagi msyarakat luas, hal itu ada benarnya juga karena hampir dari semua keindahal fenomena dan panorama alam yang bisa kita sebutkan di Eropa. Lalu dunia juga melihat Eropa sebagai pusat sejarah yang mengaitkan setiap Negara dibelahan dunia, mulai dari kekaisaran Romawi, Yunani sampai pada jaman kolonialisme yang membuat bangsa Eropa merajai hampir seluruh belahan dunia. Bangsa Eropa yang dikenal ambisius oleh masyarakat dunia membuat mindset tersendiri bahwa bangsa Eropa adlah bangsa yang kuat, besar dan punya obsesi besar pula. Dari dulu mereka selalu suka berpetualang dengan menjelajahi samudra dan menemukan tempat baru, itu cirri khas bangsa Eropa yang gigih dan penakluk. Sampai akhirnya munculah ambisi bagaimana dapat menaklukan setiap tempat baru yang mereka datangi.

Tak hanya soal penampilan orang Eropa yang menjadi perhatian dunia tapi juga dunia fashion yang seolah-olah menjadi daya tarik benua Eropa bagi masyarakat dunia. Dan Negara yang bisa dibilang menjadi pusat dunia fashion sendiri di Eropa seperti Prancis dan Italia, dimana ditempat itulah merek-merek dagang fashion paling terkenal di dunia. Bahkan tak hanya Fashion, banyak juga orang-orang yang memuja seni dari beberapa Negara di Eropa seperti jenis musik di Inggris tepatna Irlandia yang khas dan juga beberapa tarian yang khas seperti dari Inggris, yaitu balet klasik. Dan seni opera yang sangat terkenal di level dunia juga berasal dari Eropa. Ditambahbanyak yang mengagumi karya-karya sastra dari Eropa yang sangat indah dan enak untuk dinikmati. Berbagai puisi sampai struktur bahasanya sendiri yang sangat dinikmati oleh masyarakat dunia. Maka tak heran, mata kuliah bahsa-bahasa yang berasal dari Eropa cukup banyak dinikmati dinegara kita contohnya. Sungguh beragam hal-hal yang dapat kita temukan di Eropa bukan? Tadi kita sudah coba bersama-sama menelaah apa yang saya dan masyarakat dunia pikirkan tentang Eropa, dan tentunya pasti kita juga ingin mengetahui apa yang pikirkan oleh masyarakat lokalnya sendiri dalam menilai Eropa. Seperti yang sudah banyak kita pelajari soal Negara-negara Eropa dari berbagai sumber maupun media, bahwa nasionalisme tinggi yang diakibatkan sejarah kolonialisme dan beberapa Negara yang kalah perang membuat bangsa ini menjadi bangsa yang kuat. Bahkan seperti yang sudah saya kemukakan diatas bahwa sejatinya bangsa Eropa adalah bangsa yang bangga atau bisa dibilang terlalu mengagung-agungkan akan negaranya sendiri. Sehingga ini membuat warna tersendiri saat kita berkunjung ke Eropa. Tentu saja kecintaan akan bangsa sendiri memang harus ditanam sejak kita kecil. Seperti contoh bangsa Perancis yang sangat memelihara bahasanya sendiri bahkan saat berkunjung dinegara lain. Lalu bagaimana Jerman menganggap tinggi derajat bangsanya diantara bangsa lain. Walaupun ada sisi negatif dan positif soal nasionalisme yang kebanyakan ditunjukkan warga Eropa, namun yang dapat kita pelajari adalah bagaimana kita juga dapat memelihara dan punya rasa bangga dan cinta terhadap tanah air tercinta.

Tidak mengherankan ternyata dalam alamat RGS Mckinder di tahun 1987 yaitu ‘Scope and Methods’, dia mengatakan sedikit tentang human security, dimana dia menyatakan bahwa analisis tentang manusia yang sebenarnya lebih condong pada peran pria dalam masyarakat akan lebih sempit cakupannya dari lingkungan. Bagaimanapun, dia menyarankan komunitas para pria harus dilihat sebagai kesatuan unit dalam perjuangan untuk keberadaan yang dianggap ad, yang mana itu semua, banyak dan sedikitnya sangat dibantu dan dipengaruhi oleh beberapa lingkungan sekitar. Ini merupakan teori murni dari Social Darwinism, karena tak hanya komunitas saja tapi juga lokasi yang dipertimbangkan sebagai kompetisi, dan juga untuk menjelaskan kenapa satu tempat atau lokasi harus merajai metropolis kecuali daerah pedesaan. Dalam argument dia selanjutnya, Mackinder percaya bahwa lingkungan dapat menciptakan kemungkinan atas perjanjian yang sekaligus solusi melalui rainfall dan vegetable dan kemudian ditujukan pada komunitas manusia, terhadap unit-unit berbeda oleh derajat atas pemisahan yang ditekan antara kawasan natural. Mackinder mengenal empat tipe dari komunitas manusia yang dikenal oleh skala tertentu sebagai races, nations, provinces, and towns. Lebih signifikan lagi, dia menambahkan bahwa dua tipe terakhir, biasanya digunakan dalam konteks dari kooperasi antar groups. Namun dia percaya bahwa dua tipe awal diatas sebenarnya lebih natural dimana mengena langsung pada variasi lingkungan.

Seperti kita tahu Mackinder pernah membuat suatu paper, yang berjudul Britain and the British Seas, a paradigm of the New Geography, dia membuat suatu perbedaan antara race dan nations yang tidak jelas. Mengambil setengah dari isi buku untuk mengaplikasikan the physical geography dari Britania Raya, Mackinder berubah haluan pada konsekuensi human geography. Dimana dia juga menjelaskan bahwa orang-orang Britania Raya seperti menciptakan geografi etnik atau kultural yang berbeda. Dan geografi etnik atau cultural ini, membuat kita mengingat kembali pada diskripsi Ratzel yang tentang global humanity yang menguak nigrescence didaerah tropis dan Mackinder menyatakan secara jelas dan terbuka pada para ekonom dan etnologis seperti karya William Ripley yang menyadur dari karya Ratzel tentang geografi etnik yang mana dalam konteks geografi moral di Eropa. Jelas terlihat itulah kenapa Ratzel melihat perbedaan warna kulit untuk mendiskripsikan negroid races of the world, sedangkan Mackinder dan Ripley mengikuti arahan antropolog John Beddoe dalam membaca dan melihat nigrescence dari corak warna rambut yang kemudian sama saat diimplikasikan secara hirarki oleh masyarakat modern sampai yang primitif.

Jika kita mau balik kebelakang soal empat tipe yang dikenalkan Mackinder soal human community, Mackinder menggunakan races dan nations dalam konteks biologi atas spesies subspesies. Bagimanapun juga konsepnya tentang races lebih condong pada teori Lamarck dari pada Darwin, karena baginya, races mempresentasikan ajaran tentang pengalaman lingkungan dimasa lalu. Tepatnya Mackinder percaya bahwa itulah bagaimana cara orang atau masyarakat meningkatkan mutu kehidupannya yang mana dengan pemikiran kuat menekankan pada aspek dasar atas kultural geografi. Dalam konteks berbeda, Mackinder pernah menegaskan bahwa perbedaan mendasar dari geografi politik bias dibilang ditemukan dalam fakta-fakta dimana masyarakat berpergian tau berkelana dan menetap. Masih mengungkit soal Biologi, Mackinder menghubungkan territorial dengan SDA, seperti bagaimana dia menghubungkan racialized-nations dengan spesies. Dimana setiap bangsa harus berdasar pada masa lalu dan juga masa kini untuk menciptakan territory serta harus disiapkan untuk mempertahankan teritori itu melawan invasi keserakahan dan kejahatan pihak lain.

gcjf

qtl { position: absolute; border: 1px solid #cccccc; -moz-border-radius: 5px; opacity: 0.2; line-height: 100%; z-index: 999; direction: ltr; } qtl:hover,qtl.open { opacity: 1; } qtl,qtlbar { height: 22px; } qtlbar { display: block; width: 100%; background-color: #cccccc; cursor: move; } qtlbar img { border: 0; padding: 3px; height: 16px; width: 16px; cursor: pointer; } qtlbar img:hover { background-color: #aaaaff; } qtl>iframe { border: 0; height: 0; width: 0; } qtl.open { height: auto; } qtl.open>iframe { height: 200px; width: 300px; }

Melihat peran PBB dalam bertanggung jawa mengurusi isu lingkungan hidup global, memang sangat tepat menempatkan buku berjudul Global Environmental Institutions karya Elizabeth DeSombre yang diterbitkan di New York pada tahun 2006. Dalam buku ini dijelaskan secara rinci bagaimana PBB menilai soal isu-isu lingkungan hidup dan beberapa institusi yang terkait tentunya. Perlu kita ketahui bahwa isu lingkungan hidup dinilai oleh kaum Realist adalah isu-isu low-politic karena tidak menyangkut kepentingan dan stabilitas suatu Negara, dimana Negara sendiri merupakan acuan dan actor utama bagi Realist. Maka kenapa dulu isu lingkungan hidup dulu tidak popular dan justru popular baru-baru ini tepatnya mulai santer dibicarakan pada awal abad 21. Setelah begitu pesatnya kemajuan industri dan teknologi dewasa ini, membuat segalanya terasa begitu mudah dari waktu ke waktu, tentunya ini kemajuan pesat dibidang pereekonomian dunia, dan peradaban yang maju juga membuat ranah politik juga semakin meluas dan mendalam cakupannya. Namun yang bisa kita lihat sekarang tak hanya dampak positif dari globalisasi dan kemajuan teknologi secara global saja, namun dampak negative yang justru sudah mulai kita rasakan hanya saja manusia terlalu acuh untuk memperhatikan itu. Dampak dari kemajuan industri misalnya yang membuat limbah pabrik-pabrik merusak alam lingkungan, lalu kebutuhan manusia akan papan, yang mana penebangan hutan secara liar menjadi usaha untuk memenuihi itu. Sugguh sangat disayangkan dari semakin majunya peradaban manusia, ternyata justru membawa kehancuran dunia semakin jelas didepan mata kita.

Kembali berbicara soal PBB, setelah suksesnya PBB sebagai hasil pemikiran kaum Liberalist yang mengaggap bahwa kerja sama antar Negara yang diwujudkan dalam organisasi internasional dapat meminimalisir konflik dan menumbuhkan norma-norma diantara Negara, memunculkan perhatian baru bagi PBB maupun organisasi lain terhadap hal baru. Lingkungan yang dulu bukan sesuatu yang harus diangkat ke ranah global, kini setelah kerusakan lingkungan sudah meraja lela disetiap belahan dunia, memaksa para individu untuk membuat sebuah organisasi internasional yang concern terhadap isu-isu lingkungan hidup global. Dalam bukunya, tepatnya tercantum pada chapter 2, dimana DeSombre menyebutkan bahwa ada sebuah institusi dalam PBB yang bertanggung jawab terhadap environmental governance, atau dapat kita pahami sebagai kekuatan / supremasi lingkungan yang bernama The United Nations Environment Programme (UNEP). Dimana dijelaskan pula oleh DeSombre bahwa institusi ini hampir sepenuhnya bertanggung jawab dalam mengkoordinasikan respon perhatian terhadap lingkungan hidup didalam badan PBB, dan juga memainkan peranan penting dalam bernegosiasi dan mengontrol atau mengatur perjanjian atau kesepakatan yang terkait terhadap masalah-masalah lingkungan hidup. Tentunya ini merupakan bentuk perhatian PBB sebagai organisasi internasional yang melindungi dan menjamin kebutuhan segenap anggotanya. Dan pastinya PBB juga bertanggung jawab atas segala konferensi-konferensi atau pertemuan-pertemuan global  yang penting membahas soal isu-isu lingkungan hidup dan juga menciptakan struktur institusional yang mengarah pada isu-isu tersebut. Dengan melihat lebih dalam mekanisme lingkungan hidup dalam PBB, itu membantu kita dalam memahami pemahaman dasar bagaimana organisasi sebagai bentuk kerja keseluruhan. Masih berpatokan pada apa yang ditulis DeSombre, bahwa inti dari PBB terbentuk oleh 6 prinsip, yaitu : Sekretariat, Majelis Umum, Dewan Keamanan, Dewan Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial (ECOSOC), International court of Justice (ICJ), dan Trusteeship council.

Sebenarnya PBB punya beberapa bagian-bagian komponen yang fokus terhadap lingkungan hidup , dan kebanyakan memang berada dibawah majelis umum, walaupun keputusannya tidak mutlak berasal dari situ, tapi juga keputusan kumpulan Negara yang mana sering mempengaruhi merefleksikannya pada opini internasional. Ketika Majelis Umum mengambil suara untuk menyetujui agenda tambahan institusi, Negara-negara menambahkan peraturan baru. Setiap tindakan actual yang diambil oleh PBB dilakukan melalui oprogram dan dana dari organisasi. Dan entitas ini dilaporkan secara resmi kepada Majelis Umum PBB, namun mereka tetap mempunyai hubungan kerja yang utama dengan ECOSOC. Dimana UNEP sejatinya yang berhubungan dengan United Nations Development Programme (UNDP) dalam menangani masalah-masalah lingkungan hidup global dengan implikasinya yang bertujuan juga dalam pengembangannya. Ada pula komisi special di PBB yang fungsinya sebesar organisasi independen tapi kerjanya berada di bawah the broad umbrella PBB dan berkoordinasi satu sama lain dan juga dengan PBB dibawah ECOSOC. Sejatinya kepentingan utama dalam pengembangan dari institusi yang mengamati isu-isu lingkungan hidup global merupakan beberapa konfernsi internasional yang dibuat dan diatur oleh PBB umtuk mengembangkan prinsip dan institusi-institusi untuk otoritas atau control soal lingkungan hidup. Seperti konferensi yang cukup krusial yaitu United Nations Conference on the Human Environment (UNCHE) pada tahun 1972 di Stockholm dan satu lagi United Nations Conference on Environment and Development (UNCED) yang diadakan pada tahun 1992 di Rio de Janeiro.

Penjelasan tentag UNEP, tak hanya berhenti disitu, karena DeSombre juga menambahkan bahwa UNEP merupakan organisasi yang ditujukan untuk mengkoordinasi aspek-aspek lingkungan dari operasi-operasi PBB, juga untuk mengkatalisasikan aksi yang berkaitan dengan isu-isu lingkuhan hidup lebih jauh lagi. UNEP telah berperan penting dalam memonitor dan melakukan penelitian ilmiah pada isu-isu lingkungan; kemudian juga bekerja dalam membangun kapasitas Negara-negara, actor non-negara, dan institusi-institusi internasional lainnya; serta telah mengkoordinasikan dan mendukung negosiasi dalam perjanjian atau kesepakatan yang berkaitan dengan lingkungan hidup global. Ada beberapa hal yang bisa kita lihat dari UNEP, dimana dalam memainkan peran dalam mengkoordinasikan fungsi dari global environmental governance, pada umumnya UNEP telah mengambil program-program khusus yang ditujukan untuk isu-isu lingkungan hidup. UNEP sejatinya dijalankan oleh 58 anggota Governing council, yang mana setiap anggotanya merepresentasikan suatu Negara. Dan pertemuan yang dilakukan oleh dewan ini dipercaya untuk mempunyai perhatian khusus atau bisa dibilang fokus pada kebijakan pass delegasi yang berkenaan dan berkaitan dengan aktifitas UNEP. Lalu dalam UNEP juga ada beberapa program yang cukup signifikan diantaranya adalah memonitoring dan penelitian ilmiah, yang mana seperti yang sudah dijelaskan pula diatas bahwa adanya indikasi dari peranan utama dari dewan supremasi adalah untuk tetap membuat UNEP dari review situasilingkungan hidup global agar dapat yakin dan menjamin keberlangsungan isu-isu lingkungan dari implikasi dan konsekuensi internasional dimana harus mendapatkan pertimbangan yang dirasa pantas dari pemerintah. Tak hanya itu, ada juga yang disebut dengan Regional Seas Programme, yang mana dapat kita lihat bahwa dari awal salah satu fokus negosiasi penting dari UNEP selama ini adalah untuk melindungi samudra, dimana sampai sekarang itu semua dijalankan pada regional seas yang mengamati atau fokus pada kesepakatan untuk melindungi sumber daya dari shared ocean oleh Negara yang paling besar mendapatkan lebih banyak area yang terdekat.

UNEP sebagai salah satu bada dibawah PBB tentunya tidak luput dari berbagai kritik dan saran. Dan menurut DeSombre sendiri, UNEP juga kurang terorganisir dengan baik, dimana tidak hanya dalam soal penilaian sumber daya dan monitoring sajatapi juga negosiasi sering berbuntut pada kelemahan pada prosedur dan hasil dari negosiasi yang telah dilakukan. DeSombre mengutip dari buku Downey dan Leni yang berjudul The UN Environment at a Turning Point, bahwa hambatan atau kendala terbesar UNEP adlah masalah struktural dimana sedikitnya pekerja atau staff dalam badan tersebut dan budget yang diperoleh tak sebesar badan-badan betukan PBB lainnya. Begitu juga dengan luasnya diskusi dalam ranah lingkungan hidup membuat koordinasi dalam UNEP sendiri kurang baik. Namun walaupun begitu peran UNEP tentunya sudah sangat berjasa dalam pemecahan masalah lingkungan hidup global seperti dalam pengumpulan data lingkungan hidup yang sangat penting untuk kepentingan negosiasi membahas isu-isu nantinya.

Pada tahun 1855, kutipan dari Bangyard dan Morgan-Greenville pada tahun 1987, berbicara soal pengeksploitasi atau liberalisasi lingkungan. Sebenarnya maksud dari pidato yang seharusnya dikatakan oleh Chief Seattle pada tahun 1855. Memang tak dipungkiri bahwa kebutuhan manusia semakin bertambah dan tak terhingga, sehingga penggunaan sumber daya alam pun tak dipungkiri begitu dimaksimalkan. Dalam buku Andrew Dobson yang berjudul Green Political Thought tahun 2007, ada artikel yang ditulis oleh Benson tahun 2000 bahwa kehidupan politik, ekonomi dan sosial kita sangat mempengaruhi lingkungan hidup. Segala aktivitas yang kita jalani pun terkdang menjadi bagian dari pengeksploitasian alam, seperti transaksi jual-beli yang kita lakukan dalam mendapatkan barang hasil penggunaan sumber daya alam. Industri kapas yang tentunya menghasilkan kapas dalam jumlah besar untuk keperluan kosmetik misalnya. Atau aktifitas penebangan hutan yang legal maupun yang tidak illegal untuk bahan bangunan yang tentunya juga merupakan kebutuhan manusia. Dan memang akan memunculkan bagaimana hubungan manusia dan lingkungan yang sebenarnya. Lalu seberapa besar keterkaitan hubungan itu? Bagaimana pula respon dari manusia sendiri terhadap kerusakan lingkungan yang sekarang sudah menghawatirkan?

Filsafat lingkungan hidup tidak hanya menitik beratkan pada melindungi dan promoting nilai-nilai alam, tapi juga dengan cara memutuskan bagian penting mana yang akan dilindungi.[1] Banyak memang hal-hal yang tidak bisa dijelaskan melalui alasan-alasan secara ekologi. Maka akan kita coba menganalisis soal Politik hijau. Pada dasarnya Politik hijau merupakan pemikiran yang berada pada posisi yang tidak berkembang dalam disiplin Hubungan Internasional. Pada dasarnya kaum enviromentalis menerima suatu kerangka atas struktur politik, sosial, ekonomi, dan normatif dari politik Internasional dan bertujuan memperbaiki masalah lingkungan hidup dalam struktur tersebut.[2] Sedangkan politik hijau sebenarnya lebih fokus pada struktur yang dijelaskan diatas sesungguhnya merupakan penyebab adanya krisis lingkungan hidup dan percaya bahwa maslah struktur ini harus dikaji lebih dalam. Sebenarnya dapat kita simpulkan bahwa politik hijau ini lebih memandang bagaimana segala aktivitas perpolitikan dunia memang sangat mempengaruhi lingkungan hidup kita, bagaimana sistem negara gagal untuk memperbaiki kerusakan lingkungan hidup yang terjadi. Politik hijau terlihat lebih mencoba untuk berpandangan secara logika bahwa sistem-negara maupun struktur lain dapat melakukan respon semacam itu. Kita tentunya mengenal istilah Antroposentris yang merupakan salah satu karakteristik dari Politik Hijau. yaitu pandangan bahwa manusia hanya bisa terus mengeksploitasi alam tanpa memikirkan bagaimana kelangsungan alam dalam membantu keberlangsungan hidup mereka. Karena mereka percaya bahwa apa yang selama ini disediakan oleh alam memang harus diperfunakan oleh manusia dalam pencapaian kebutuhannya. Maka tak heran banyak pandangan yang berpendapat bahwa akar dari permasalahan krisis lingkungan hidup ini karena Dan Tentunya ini akan menjadi bahasan yang sangat menarik karena pandangan Liberalis ala barat yang memang mengatasnamakan kesejahteraan manusia sebagai alasan utama eksploitasi alam besar-besaran tanpa ada usaha untuk mengembalikan ekosistem yang telah dirusaknya. Dan memang sangat sulit untuk menempatkan harapan kaum Antroposentris untuk mengembalikan lingkungan hidup pada kondisi semula. Mungkin contoh sederhana yang bisa kita lihat dari ulah kaum Antroposentris adalah bagaimana mereka memanfaatkan sumber daya alam secara berlebihan, dengan menebang hutan secara ilegal kemudian petani yang suka berpindah lahan sampai pabrik industri yang sembarangan membuang limbahnya. Pemikiran tradisional barat ini memang benar merupakan pemicu adanya isu krisis lingkungan hidup. Kesehjahteraan manusia seolah-olah diatas segala-galanya sampai-sampai mereka berpendapat bahwa hewan dan tumbuh-tumbuhan memang diciptakan untuk menunggu menunggu peran moral daru manusia untuk mengeksploitasi atau mempergunakan mereka. Dan seolah-olah pandangan ini percaya bahwa manusia lah yang merajai alam semsta ini dan tidak melihat setiap mahluk hidup punya hak untuk bertahan atau dilestarikan keberadaannya. Disebutkan juga dalam artikel yang dibuat oleh I Gede Suwantana dimana tertulis bahwa seperti yang dikemukakan oleh Tim Hayward bahwa dalam Antroposentris terjebak dalam pemikiran speacisme yang memang sudah melekat dalam pandangan tersebut. Yang mana Speaciesme sendiri yang dijelaskan dalam artikel itu adalah sebuah pemikiran dimana kita sebagai manusia dapat mengekploitasi segala sesuatu diluar manusia atau non-human world.

Diatas kita sudah membahas soal pandangan tradisional Barat yaitu Antroposentris yang mana menimbulkan perdebatan yang cukup hebat soal krisis lingkungan hidup. Tentu saja banyak pihak yang melihat pandangan Antroposentris ini memang akar dari segala permasalahan krisis lingkungan hidup. Dan salah satu penentang pandangan Antroposentris terutama pemikiran speciesme didalamnya adalah pandangan Ekosentris yang dianut oleh kaum Enviromentalis kontemporer yang percaya bahwa setiap mahluk hidup di dunia ini punya hak untuk berkembang dan hidup bebas, dan pelestarian akan hal tersebut bukan semata-mata untuk kepentingan bisnis manusia melainkankarena mereka mempunyai nilai intristik yang sama bahkan unik dengan mahluk lainnya.

Kemudian masih soal me-review buku Green Political Thought garapan Andrew Dobson, dimana tertulis bahwa ‘deep ecology’ yang tentunya masih erat kaitannya dengan penolakan atas Antroposentrisme. Tertulis dalam buku tersebut bahwa ’Deep Ecology’ merupakan suatu pandangan, konsep atau pengaruh yang dikemukakan Arne Naess pada September tahun 1972, dimana Naess memberikan perspektive soal pperbedaan antara apa yang dia sebut pergerakan ekologi yang ’shallow’ dan ’deep’. Dan ’shallow’ disini maksudnya adalah sebuah perhatian pada polusi dan penipisan sumber daya alam kemudian efek kerusakannya dapat dirasakan oleh manusia. Atau sebenarnya dalam arti kata lain dapat kita terjemahkan sebagai pergerakan ekologi yang lebih condong pada masalah dalam mengatasi gejala-gejala dari isu-isu yang berhubungan dengan lingkungan bukannya akar masalah dari sebab utama dampak serta faktor manusia dan sosial yang terlupakan untuk dimasukkan. Atau dapat pula dipahami sebagai salah satu pemusatan perhatian terhadap bagaimana mengatasi isu pencemaran dan eksploitasi lingkungan atau sumber daya alam. Dan salah satu pilar utama dari shallow ecological movement itu sendiri sebenarnya adalah adanya asumsi bahwa krisis lingkungan hidup merupakan persoalan teknis yang tidak membutuhkan perubahan dalam kesadaran manusia dan juga tatanan ekonomi.[3] Lalu kita kini beralih pada the deep concern yang mana dapat diartikan dalam prinsipnya sepeti tingkat kompleksitas, keanekaragaman, dan simbiosis. Dobson berpendapat bahwa berpendapat bahwa ‘deep ecology’ menginformasikan tipe-tipe radical green politics tertentu pada cara yang tidak terlihat jelas bagi mereka yang yang menciptakan politik identik dengan environmentalism. Maka dapat dimengerti apa bedanya pecinta lingkungan dengan environmentalist, diaman pecinta lingkungan itu masuk pada shallow ecological movements yang begerak dalam hal kepedulian terhadap lingkungan dan senantiasa menjaganya sedangkan penstudi lingkungan atau dikenal ‘deep ecologist’ akan berfikir bagaimana memajukan lingkungan dan senantiasa mencari alasan yang lebih dalam lagi dan tepat agar dapat membuat alam sebagai entitas berharga atas keprihatinan dalam dirinya sendiri. Dan itulah yang kemudian berlanjut soal animal rights movement dan teori dari etika domain dari manusia pada hewan sampai kemudian dianalisis oleh filsuf ekologi dan pemikir ‘deep ecology’ sebagai program yang tepat untuk mencapai tujuan dalam menghasilkan etika bagi alam non-sentient atau bukan living thing.

Dan masih menurut Dobson, bahwa dijelaskan dalam bukunya kalau ada masanya dimana ‘deep ecology’ dikaitkan dengan kepercayaan soal non-human world mempunyai nilai-nilai intristik. Hal ini muncul menjadi gerakan radikal dalam wacana etika tradisional dengan implikasi yang sangat jauh dari kata praktis bagi hubungan antara manusia dan lingkungan mereka. Dimana dapat dipahami sebagai fenomena atas hilangnya kesadaran manusia akan pentingnya menjaga lingkungan mereka. Dan kesadaran itu tidaj akan tumbuh tanpa adanya langkah awal untuk mengawali itu semua.

Menurut saya buku karangan Andrew Dobson ini begitu lengkap dengan kutipan artikel yang sangat membantu kita dalam menganalisis fenomena sekaligus mendalami pemikiran para filsuf lingkungan hidup yang berkaitan dengan serangkaian isu-isu yang sekarang-sekarang ini.

 

Daftar Pustaka

 

 

 

 

Dobson, Andrew. 2007. Green Political thought (fourth edition). Routledge. New York. (Hlmn. 28-52)

Linklater, Andrew dan Burchill, Scott. (1996) Theories of International Relations. New York: ST Martin’s Press, inc.

Naess, Arne. Ecology, Community, and Lifestyle, Outline of Ecoshophy. Trans by David Rothernberg. Cambridge: Cambridge University Press.


[1] Andrew Dobson, Green Political thought, 4th edition (New York : Routledge, 2007) hlmn. 28-52

[2] Andrew Linklater dan Scott Burchill, Theories of International Relations (New York: ST Martin’s Press, inc., 1996)

[3] Arne Naess, Ecology, Community, and Lifestyle, Outline of Ecoshophy, trans by David Rothernberg (Cambridge: Cambridge University Press)

 

qtl { position: absolute; border: 1px solid #cccccc; -moz-border-radius: 5px; opacity: 0.2; line-height: 100%; z-index: 999; direction: ltr; } qtl:hover,qtl.open { opacity: 1; } qtl,qtlbar { height: 22px; } qtlbar { display: block; width: 100%; background-color: #cccccc; cursor: move; } qtlbar img { border: 0; padding: 3px; height: 16px; width: 16px; cursor: pointer; } qtlbar img:hover { background-color: #aaaaff; } qtl>iframe { border: 0; height: 0; width: 0; } qtl.open { height: auto; } qtl.open>iframe { height: 200px; width: 300px; }

Kita tahu bahwa Indonesia dan Malaysia adalah dua negara yang sesungguhnya satu rumpun yaitu rumpun melayu. Negara yang notabene bertetangga ini memang telah memiliki kedekatan atau kemiripan baik secara geografi maupun kebudayaan. Sejak dahulu, tepatna sejak pemerintahan Soekarno hubungan antar kedua negara ini memang sudah tidak harmonis. Inilah terkadang yang membuktikan persamaan tidak selalu membawa perdamaian. Apalagi ditambah banyak konflik yang terjadi sejak zaman orde lama di Indonesia dimana klaim-klaim yang ditujukan Malaysia terhadap Indonesia telah membuat tidak harmonisnya hubungan kedua negara ini menjadi-jadi. Berawal dari klaim yang ditujukan terhadap batas wilayah yang berupa klaim suatu pulau, sampai akhirnya saat ini yang terkenal yaitu Malaysia sering mengklaim kebudayaan Indonesia. Tentunya hal-hal tersebut yang menimbulkan berbagai macam opini rakyat Indonesia baik positif maupun negatif. Bahkan bentuk kekecewaan yang berupa jargon “Ganyang Malaysia” pun hingga kini masih hidup di kalangan rakyat Indonesia.

Pulau Sipadan-Ligitan tepatnya kini memang telah menjadi milik Malaysia, sayangnya, pulau yang terkenal akan keindahan pantainya ini, menjadi salah salah satu perdebatan cukup menarik dalam hal kepemilikan pada waktu itu. Konflik ini pun di bawa sampai ke meja mahkamah internasional, namun nasib sedang tak berpihak pada Indonesia, dan akhirnya Indonesia pun kalah. Sengketa berpindahnya kepemilikan Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan ke tangan Malaysia berefek pada masalah berkelanjutan di antarkedua Negara yang menyangkut wilayah perairannya. Dan kini Malaysia mengklaim bahwa mereka berhak hingga 70 mil dari garis pantai Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan yang mana berbeda denagn Indonesia  yang menganggap kewenangan Malaysia hanya 12 mil. Seakan tak cukup hanya sampai disini, Malaysia pun mulai mencari buruan baru yaitu Blok Ambalat yang menjadi sasaran baru selanjutnya. Blok yang memiliki potensi kekayaan minyaknya ini parahnya menjadi sekian dari milikIndonesia yang diklaim oleh malaysia, padahal kita tahu bahwa  Blok Ambalat milik Indonesia menurut Konvensi Hukum Laut Internasional tahun 1982 yang telah disepakati bersama. Dan parahnya lagi, Malaysia telah mengklaim perairan Laut Sulawesi di timur Pulau Kalimantan tak tanggung-tanggung sejak tahun 1979. Dimana saat itu, Malaysia membuat peta yang ternyata memasukkan wilayah perairan tersebut ke dalam kedaulatannya. Namun dengan sigap, peta itu pun segera diprotes Indonesia setelah kemudian coba dilayangkan beberapa kali sampai sengketa soal tapal batas darat di Pulau Kalimantan pun hingga saat ini terus menjadi perdebatan. Yang mana untuk kesekian kalinya Malaysia mencari masalah dengan menggeser tapal batas kedua negara hingga beberapa mil jauhnya. Sangat memalukan untuk apa yang dilakukan Malaysia yang tidak mencerminkan sebagai negara yang besar.

Saat masalah batas maupun sengketa wilayah belum usai, kembali Malaysia mengklaim sederet kebudayaan milik Indonesia. Mulai dari seni musik, Negara tetangga kita ini mengklaim lagu Rasa Sayange yang notabene milik masyarakat maluku serta alat musik Angklung yang merupakan kebanggaan masyarakat Jawa Barat lalu dari bidang seni tari, yaitu kesenian Reog Ponorogo dan yang terbaru yaitu Tari Pendet yang mana bahkan sudah dikenal masyarakat dunia merupakan kebudayaan dari Pulau Bali. Tak hanya itu, satu lagi yaitu bidang seni rupa, senjata keris khas Indonesia pun dipatenkan oleh Malaysia, selain itu wayang kulit dan wayang golek masih juga menjadi sasaran kepemilikan sepihak oleh Malaysia. Dan parahnya ada pula bidang fashion, Baju Kebaya dan Batik menjadi sasaran empuk Malaysia untuk diklaim menjadi miliknya.

Kalau kita mau menghitung satu persatu sebenarnya masih banyak lagi pematenan atau pengakuan sepihak yang dilakukan oleh Malaysia atas kebudayaan maupun wilayah yang merupakan milik Indonesia, namun tak mungkin saya sebutkan satu persatu karena begitu banyaknya. Sejatinya yang perlu kita lakukan adalah bagaiman sikap kita dalam melestarikan kebudayaan Indonesia. Karena sesungguhnya kita tak bisa menyalahkan seratus persen pada Malaysia, karena bangsa kita baru aware akan kebudayaan mereka sendiri bsaat sudah sudah terjadi masalah pelik ini. Siapa yang mau bermusuhan dengan rumpun sendiri? Tentunya bangsa Indonesia tidak menginginkan hal itu, namun apalah daya saat sodara kita melakukan hal ini, maka usaha kita adalah mencoba mempertahankan itu dan mencoba untuk tidak melakukan kesalahan yang sama. MArilah kita sebagai generasi muda mencoba untuk mempelajari kebudayaan yang menjadi cirri khas bangsa kita dan mendukung pendataan serta perlindungan bentuk kebudayaan yang difasilitasi pemerintah. Tak sepatutnya juga kita mengadili Malaysia tanpa bercermin pada apa yang menjadi salah kita.

Tadi sedikit soal pengklaiman beberapa bentuk kebudayaan maupun wilayah oleh Malaysia atas Indonesia. Sekarang kita coba akan menganaliss sedikit soal kebudayaan Abu-abu dan Malaysia. Kalau soal pengklaiman diatas itu jelas tak seharusnya dilakaukan Malaysia, namun kita juga harus mengetahui soal kebudayaan abu-abu. Akebudayaan abu-abu itu sendiri adalah kebudayaan yang tak jelas kepemilikannya Karena tak ada penemu pastinya. Dan bagaimana kita menyikapi soal kebudayaan abu-abu adalah bagaimana cara kita menganaliss itu, karena sejatinya kebudayaan abu-abu yang terjadi di Malaysia lantaran pada jaman orde baru dulu, banyak tenaga kerja guru yang dikirim ke Malaysia guna memperbaiki taraf pendidikan disana. Sampai akhirnya membuat banyak orang Indonesia yang memilih tinggal atau menikah disana, maka secara alamiah orang Indonesia akan berinteraksi dan mengajarkan kebudayaan atau kebiasaannya pada orang sekitar. Seperi beberapa masakan yang kita jumpai di Malaysia, tentunya itu tidak perlu kita protes saat itu masuk dalam iklan distasiun TV Malaysia karena sudah banyak orang Indonesia yang menetap disana. Inilah yang menjadi perdebatan saat kebudayaan abu-abu disalah artikan sebagai bentuk penyamaan yang dilakukan Negara Malaysia.

Mengingat Malaysia adalah negara dengan budaya luhur melayu, begitupun Indonesia, khususnya di Indonesia bagian barat. Karena budaya ini dimiliki oleh kedua negara yang berbeda, maka kebudayaan yang berada di wilayah ini disebut budaya daerah abu-abu ; gray area. Budaya yang berada di wilayah ini bisa dimiliki oleh kedua belah pihak, tapi tidak boleh diklaim secara sepihak. Yang kerap terjadi, khususnya akhir-akhir ini adalah seringanya terjadi klaim di satu pihak saja. Tidak hanya itu, seringkali juga Malaysia mengklaim budaya-budaya yang tidak berada di daerah abu-abu atau yang secara sangat jelas budaya yang sangat jelas merupakan milik Indonesia.[1]

Maka jelas bila konsentrasi kebudayaan daerah abu-abu adalah yang dapat diakui oleh Negara-negara bersangkutan namun tetap harus ada ijin, sejak Negara kita memang serumpun. Begitu juga dengan tarian dan beberapa jenis makanan melayu seperti Rendang, tentunya itu kebudayaan kita bersama. Dan memang biasanya kebudayaan didaerah abu-abu serig digunakan juga untuk iklan komersial, namun tetap harus saling memberi tahu Negara lain yang juga berada didaerah abu-abu yang sama. Bagaimana pun, daerah abu-abu juga mempunyai aturan yang telah disepakati bersama.

Kita tentunya harus maklum dengan apa yang terjadi soal kebudayaan abu-abu yang seharusnya bisa menjalin tali kekeluargaan sejak kita sebenarnya masih satu rumpun dengan mereka. Dan sekali lagi harus memahami apa yang kita punya terkadang akan kita temukan didaerah yang masih satu rumpun dengan kita. Dan usahakan kita mencoba menngerti akan itu semua dan bertindak sesuai apa yang memang perlu kita lakukan.

 

 

qtl { position: absolute; border: 1px solid #cccccc; -moz-border-radius: 5px; opacity: 0.2; line-height: 100%; z-index: 999; direction: ltr; } qtl:hover,qtl.open { opacity: 1; } qtl,qtlbar { height: 22px; } qtlbar { display: block; width: 100%; background-color: #cccccc; cursor: move; } qtlbar img { border: 0; padding: 3px; height: 16px; width: 16px; cursor: pointer; } qtlbar img:hover { background-color: #aaaaff; } qtl>iframe { border: 0; height: 0; width: 0; } qtl.open { height: auto; } qtl.open>iframe { height: 200px; width: 300px; }

Awalnya kasus Scotia bermula dari terjadinya sebuah kecelakaan kapal asal Inggris yang bernama Scotia dan juga kapal milik Amerika Serikat yang bernama Berkshire. Dalam kecelaaan itu kapal scotia yang merupakan kapal uap menabrak Berkshire yang hanya sebuah kapal layar. Padahal jelas bahwa ada peraturan maritime yang jelas-jelas menegaskan perihal ketertiban tata lalu lintas laut yang sengaja diusung Inggris, dimana bertujuan untuk keselamatan kapal-kapal itu sendiri. Bahwa setiap kapal yang melewati jalur yang sama sepantasnya membawa lampu yang digunakan sebagai tanda serta peneranganuntuk menghindari adanya kecelakaan atau tabrakan, tidak perduli kapal uap maupun kapal layar. Sampai akhirnya banyak negara2 maritim lain yang kemudian menaati peraturan ini secara global dan akhirnya meluas keseluruh dunia.

Kemudian didukung pula dengan fakta hukum bahwa tepatnya pada tanggal 9 Januari 1863, Dewan Inggris mengirimkan Kapal Victoria berdasarkan pada Amandemen UU berkaitan dengan peraturan guna mencegah tabrakan Di Laut; dengan adanya aturan mengenai lampu, dan pengarah dan aturan berlayar. Lalu peraturan ini dirancang untuk kemudian dipatuhi oleh semua kapal yang telah masuk kedalam batas-batas yuridikasi Inggris dan erlaku bagi seluruh bangsa dan juga Negara tak tekecuali Amerika Serikat.. Kemudian sejak saat itu pula akhirnya Amerika Serikat ikut mengadopsi peraturan tersebut, yang kemudian didukung oleh pemerintah negara lain yang juga segera menyetujui peraturan hukum yang dibuat oleh Inggris ini seperti Austria, Republik Argentina, Belgia, Brasil, Bremen, Chili, Denmark yang tepat, Republik Khatulistiwa, Prancis, dan Negara Eropa lainnya serta menetapkan perintah ini di dewan yang diterbitkan dalam beberapa hari yaitu, dari tanggal 13 Januari, 1863 sampai 6 Februari 1866.

Pada tahapan kasus ini Berkshire dinilai tidak memiliki lampu seperti yang seharusnya ada dan tertulis dalam perundangan tersebut. Lebih parahnya, Berkshire hanya memiliki lampu putih dan tidak memiliki lampu berwarna sehingga mengecoh pandangan dari kapal Scotia yang mengira kalau Berkshire masih jauh karena terlihat, sampai akhirnya terjadilah tabrakan. Kemudian pihak Berkshire mengajukan kasus ini pengadilan hukum untuk penggantian kerugian. Yang mana mereka melaporkan bahwa pihak Scotia yang bersalah karena menabrak mereka, apalagi dilihat dari segi ukuran memang kapal Scotia lebih besar.

Lalu putusan pengadilan akhirnya resmi menyatakan bahwa pihak Berkshire yang bersalah karena hal-hal argumentasi yang tertera diatas soal ketidak taatan soal penyalaan lampu kapal, dan Berkshire telah diminta langsung berdasarkan Undang-undang Kongres April 29, 1864, untuk membawa lampu hijau dan merah, yang ia tidak bawa, dan dilarang untuk membawa lampu putih, yang dia bawa. Karena sebenarnya jika menggunakan cahaya putih, ia akan jelas dikenali sebagai kapal, namun dengan menunjukkan itu dari dek nya, bukan dari tiang utama, yang kemudian menyebabkan adanya salah paham akan jarak dari Berkshire oleh Scotia. Dan dalam kasus ini akhirnya Scotia memenangkan pengadilankarena pada dasarnya ia benar dalam menentukan bahwa itu kapal uap AS bukan kapal layar.  Kemudian Scotia berpegang pada aturan hukum yang berlaku yaitu UU dewan 9 Jan 1863.

 

Kasus Paquete dan Lola

 

Kasus Paquete bermula pada bulan April 1898 dua kapal penangkap ikan, yaitu Habana Paquete dan Lola yang merupakan kapal penangkap ikan ini berlayar masuk dan keluar dari Havana, kemudian secara teratur melakukan penangkapan ikan di pantai Kuba, dimana kapal ini berlayar di bawah bendera Spanyol tepatnya oleh subjek orang Spanyol kelahiran Kuba, yang tinggal di kota Havana. Yang mana kapal itu diperintahkan oleh subjek Spanyol yang juga berada di Havana, kargo kapal tersebut terdiri dari ikan segar, ditangkap oleh kru dia dari laut dan menaruhnya di atas kapaluntuk dijual. Sampai kemudian kapal tersebut dihentikan oleh squadron yang kemudian memblokade tanpa sepengatahuan awak kru kapal akan adanyaPerang Amerika-Spanyol. Kapal tersebut tidak mempunyai senjata atau amunisi sehingga memudahkan pada saat menangkap. terpisah kiri pelabuhan Kuba di Havana untuk ikan. Kedua kapal tersebut akhirnya ditangkap oleh kapal US Naval sebagai bagian dari blokade Laksamana Sampson Kuba, yang diperintahkan untuk melaksanakan blokade menurut hukum Amerika Serikat dan hukum negara yang berlaku untuk kasus-kasus seperti itu. Dan kapal itu ditempatkan di dalam perairan teritorial Kuba pada awal Perang Spanyol-Amerika, kemudian dibawa ke Key West, di mana kedua kapal akhirnya dilelang oleh pengadilan distrik.

Fakta hukum menyebutkan bahwa Admiral Sampson membenarkan adanya statement yang menyatakan bahwa kapal penangkap ikan yang berlayar di bawah bendera Spanyol diawaki oleh pelaut yang sangat baik, atau dalam artian bertanggung jawab untuk pelayanan lebih lanjut sebagai cadangan angkatan laut, yang merupakan aset sebagai alat untuk melawan kepentingan AS dalam Perang Spanyol Amerika. Para pemilik kapal kemudian mengajukan kasasi ke pengadilan sirkuit, mengutip sebuah tradisi panjang yang diselenggarakan oleh negara-negara guna membebaskan kapal penangkap ikan dari penangkapan hadiah di masa perang. ‘Tradisi’ ini merupakan contoh utama hukum kebiasaan internasional, yang merupakan tanggal kembali perintah oleh Henry IV pada 1403, serta memiliki lebih atau kurang telah diamati oleh mayoritas besar negara sejak itu. Pada saat penangkapan, kedua kapal tersebut tidak memiliki bukti adanya dugaan telah membantu musuh, dan memang tidak menyadari blokade angkatan laut AS. Karena didukung dengan bukti dilapangan, bahwa tidak ditemukannya senjata yang terpasang di kapal, serta tidak adanya upaya yang dilakukan baik untuk menjalankan blokade ataupun menolak penangkapan.

Telah dikemukakan, atas nama Amerika Serikat bahwa pengadilan ini tidak memiliki yurisdiksi untuk mendengar dan mengajukan banding, karena masalah dalam sengketa dalam kasus tidak melebihi jumlah atau nilai dari $ 2.000, dan hakim distrik belum bersertifikat terkait ajudikasi yang melibatkan sebuah pertanyaan penting umum. Namun akhirnya keputusan Mahkamah Agung Amerika mendukung adanya hukum kebiasaan internasional bahwa kapal-kapal nelayan dibebaskan dari penangkapan hadiah dan kemudian menetapkan bahwa penangkapan kedua kapal tersebut sebagai ‘melanggar hukum dan tanpa sebab kemungkinan’ dan memerintahkan hasil lelang serta setiap laba dari kargo tersebut dikembalikan ke penuntut, beserta pengembalian kerusakan dan biaya.

 

 

 

qtl { position: absolute; border: 1px solid #cccccc; -moz-border-radius: 5px; opacity: 0.2; line-height: 100%; z-index: 999; direction: ltr; } qtl:hover,qtl.open { opacity: 1; } qtl,qtlbar { height: 22px; } qtlbar { display: block; width: 100%; background-color: #cccccc; cursor: move; } qtlbar img { border: 0; padding: 3px; height: 16px; width: 16px; cursor: pointer; } qtlbar img:hover { background-color: #aaaaff; } qtl>iframe { border: 0; height: 0; width: 0; } qtl.open { height: auto; } qtl.open>iframe { height: 200px; width: 300px; }